Yendi Doankz

Liberal Thinking

Aparat Birokrasi dalam Otonomi Daerah

APARAT BIROKRASI BIROKRASI INDONESIA DALAM OTONOMI DAERAH <!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

APARAT BIROKRASI INDONESIA DALAM OTONOMI DAERAH

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani (civil society) melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta peningkatan daya saing daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Birokrat sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan, faktor birokrat ini sangat penting sekali karena para birokratlah yang menjalankan roda pemeintahan. Kaho (2001:60) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi otonomi daerah adalah:

  1. Manusia pelaksananya harus baik.

  2. Keuangan harus cukup dan baik.

  3. Peralatannya harus cukup baik.

  4. Oraganisasi dan manajemennya harus baik.

Dari pernyataan diatas bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi otonomi daerah adalah manusia pelaksananya harus baik. Hal ini diperjelas dengan pendapat Zainun (1995:14) bahwa: “Seluruh pegawai negeri tingkat pusat, daerah dan wilayah inilah pada hakikatnya yang menjadi tulang punggung pelaksanaan sehari-hari tugas birokrasi pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pemerintah baik sipil maupun militer”. Untuk mendapatkan manusia pelaksana yang baik tidaklah mudah hal ini tercermin dari masih rendahnya kualitas birokrat yang bekerja di pemerintahan.

Sebagaimana Kencana (1998:77) mengemukakan ada beberapa penyakit yang berjangkit dikalangan pegawai pemerintahan saat ini yaitu:

  1. Budaya feodalistik masih terasa.

  2. Kebiasaan menunggu petunjuk pengarahan.

  3. Loyalitas kepada individu bukan pada organisasi.

  4. Belum berorientasi pada prestasi.

  5. Keinginan untuk melayani masih rendah.

  6. Belum ditopang teknologi secara menyeluruh.

  7. Budaya ekonmi tinggi.

  8. Jumlah pegawai negeri relatif banyak dan asal jadi.

Berdasarkan pendapat tersebut penulis meyimpulkan bahwa gambaran umum kualits birokrat masih rendah. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada pelayanan masyarkat tidak maksimal dan pada akhirnya masyarakat jugalah yang akan dirugikan. Pencerminan dari masih rendahnya kualitas birokrat juga tercermin pada perilaku mereka sebagaimana dinyatakan oleh Fukuyama (2005:63) bahwa: “Retorika tentang “pelayanan negara” mengandaikan bahwa para pejabat pemerintah bagaimanapun juga akan diarahkan untuk bertindak dalam kepentingan publik luas, meski dalam kenyataannya perilaku mereka secara empiris lebih dapat dijelaskan lewat motif-motif kepentingan pribadi yang lebih sempit”. Hal ini di perjelas lagi dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Tullock (1965) dan Buchanan dan Tullison (1972) yang dikutip oleh Fukuyama (2005:63) bahwa: “Para pelayan publik tidak berbeda dari setiap agen ekonomi lain dalam usaha memaksimalkan kepentingan individual mereka sendiri”.

Selain hal-hal yang dikemukakan diatas pencerminan dari masih rendahnya kualitas birokrat juga dapat dilihat dari pelayanan mereka kepada masyarakat seperti lamanya pelayanan, sikap birokrat terhadap masyarakat yang cenderung meminta dilayani daripada melayani, memperlambat pekerjaan, administrasi yang bertele-tele dan lain sebagainya. Rendahnya kemampuan birokrat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mencerminkan pula rendah kualitas birokrat dan rendahnya kualitas birokrat berdampak pula pada kualitas pelayanan. Hal ini tentu saja berdasarkan pendapat umum dari masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dan akan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat menilai hal ini terjadi karena maraknya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada pemerintah daerah yang berimplikasi pada kualitas birokrat itu sendiri, karena dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah kepegawaian sehari-harinya pada hakikatnya setiap atasan apalagi yang mempunyai wewenang tertentu seperti dalam pengangkatan, penetapan, pemindahan, pemanfaatan, pengembangan pegawai serta pemberhentiannya biasanya juga menentukan kebijaksanaannya sendiri. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan yang demikian ini pada umumnya tidak terpadu sehingga sering dirasakan sebagai pencerminan selera pribadi yang tentunya sangat subyektif sifatnya dan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas birokrat itu sendiri. Dalam banyak peristiwa pemilihan pegawai apalagi pegawai yang bersifat politis pemilihannya tidak atau kurang menjamin mutu calon yang diterima. Pemilihan tidak dilakukan secara bersaing sehingga diperoleh calon yang kurang atau tidak bermutu. Masih banyak berlaku “sistem konco”, sistem keluarga atau melalui pertimbangan relasi koneksi. Hanya calon yang dekat atau dikenal secara pribadi saja yang akan terpilih.

Maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pemerintah daerah sebagai akibat diberlakukannya otonomi daerah. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Tjokroamidjojo (2001:85) bahwa ”Apabila reposisi pegawai kedaerah justru yng mediocre (kurang kualitas) lemah pula kualitas otonomi, lain daripada itu kalau juga memindahkan mental KKN”.

Dengan demikian tentu saja ini semua memerlukan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat daerah/lokal. Sebagaimana pendapat Gambhir Bhatta yang dikutip Tjokroamidjojo (2001:85) bahwa: “Capacity building at the local for effective governance, empowerment without capacity is meaningless”, maksudnya adalah membangun kapasitas pada pemerintahan lokal untuk pemerintahan yang efektif, memberdayakan tanpa kapasitas tidak berarti apa-apa. Peningkatan kualitas birokrat sangatlah penting pada tingkat daerah/lokal. Hal ini tentu saja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana setiap daerah dituntut meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan tentu saja peningkatan kualitas birokrat termasuk didalamnya.

Dalam rangka memperoleh birokrat yang berkualitas ini dapat dimulai dari proses seleksi yang ketat dan tentu saja dengan memperhatikan kualifikasi-kualifikasi dasar penerimaan pegawai baru yang sesuai dengan jabatannya masing-masing yang sebelumnya telah dilakukan job analysis, job description dan job spesification. Dengan demikian bahwa kemampuan pegawai sangat dipengaruhi oleh proses rekruitmen dan seleksi pegawai berdasarkan kriteria objektif serta penempatan pegawai pada jabatan tertentu yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki melalui pendidikan formal ataupun pendidikan informal yang telah diikuti. Dengan mekanisme seperti inilah niscaya peningkatan kualitas birokrat terhadap pelayanan dapat ditingkatkan.

Untuk meningkatkan kualitas birokrat ini sedapat mungkin bahkan seharusnya tidak mengandung unsur-unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), karena sistem kepegawaian Indonesia menganut dua sistem yaitu merit sistem dan karier sistem, Bratakusumah dan Solihin (2004:133-134) dimana kedua sistem ini berdasarkan atas prestasi kerja, kecakapan seseorang pegawai dalam usaha mengangkat dan mendudukkan jabatan tertentu sedangkan karier sistem menunjukkan pengertian suatu kemajuan seseorang yang dicapai lewat usaha kerja bertahun-tahun dalam kehidupannya atau pengabdian seseorang terhadap organisasi dimana ia bekerja dan bukan menganut sistem patronoit apalagi sistem nepotisme.

Dalam rangka pembinaan pegawai pemerintah memegang peranan yang penting hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tentang Otonomi Daerah pasal 129 yang berbunyi: “Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional”. Ini berarti pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam pembinaan pegawai negeri sipil didaerah dan dengan demikian pemerinth sangat peduli dengan kualitas birokratnya.

Langkah-langkah atau upaya peningkatan kualitas birokrat yang diharapkan dalam upaya mencapai tujuan nasional adalah birokrat yang memiliki kompetensi penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan negara Kesatuan Republik indonesia, profesional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna berhasil guna, sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara , abdi masyarakat dan abdi negara hukum yang demokratis.

Kapankah kita akan mendapatkan birokrat yang berkualitas seperti itu!!!

Hanya waktu yang akan menjawabnya!!

DAFTAR PUSTAKA:

Kaho, Josef R. 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Zainun, Buchari. 1990. Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Syafiie, Inu K. 1998. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Pertja

Fukuyama, Francis. 2005. Memperkuat Negara. Terjemahan Zaim Rofiqi. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. Good Governance. Jakarta: Tanpa Penerbit

Bratakusumah, Deddy S dan Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

DOKUMEN:

Departemen Dalam Negeri RI, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Jakarta, 2004

About these ads

Agustus 2, 2008 - Posted by | pemerintahan

Belum ada komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: